Hierarkinews, MAKASSAR — Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mendampingi Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Moch. Salim Somad, dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (8/7/2026).
Turut mendampingi Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati.
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan revitalisasi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik.
Direktur Sekolah Dasar, Salim Somad mengatakan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan revitalisasi sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman.
“Revitalisasi sekolah ini, merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, Kemendikdasmen saat ini menjalankan dua program besar, yakni revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran.
Kedua program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kita koordinasi Dinas Pendidikan memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa,” tuturnya.
“Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat,” lanjutnya.
Salim menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaan secara akurat terhadap kondisi sekolah agar usulan yang diajukan benar-benar menyasar sekolah dengan tingkat kerusakan paling tinggi.
Ia mengingatkan agar tidak ada manipulasi terhadap data tingkat kerusakan sekolah, sebab hal tersebut justru akan merugikan daerah sendiri.
“Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Salim mengungkapkan bahwa pada tahun ini, Pemerintah Kota Makassar, telah mengusulkan 79 sekolah untuk mendapatkan bantuan revitalisasi.
Dari jumlah tersebut, pada tahap awal Makassar memperoleh alokasi 11 sekolah, kemudian bertambah menjadi 30 sekolah yang masuk dalam daftar penerima program.
“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” ujarnya.
Menurut Salim, tambahan kuota masih sangat mungkin diperoleh melalui tahap berikutnya apabila terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.
Dia juga menjelaskan, pada tahap awal Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran untuk 3.886 sekolah dengan nilai sekitar Rp4,1 triliun.
Prioritas awal diberikan kepada sekolah-sekolah terdampak bencana serta daerah afirmasi, sehingga distribusi ke daerah lain dilakukan secara bertahap.
“Selanjutnya, pemerintah memperoleh tambahan anggaran melalui APBN Perubahan,” sebutnya.
Lebih lanjut dijelaslan, dari sekitar 30.400 usulan sekolah di seluruh Indonesia dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 triliun, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan anggaran sekitar Rp15 triliun.
Namun demikian, dari jumlah tersebut baru sekitar separuh yang siap dieksekusi karena masih menunggu kelengkapan administrasi.
“Artinya rata-rata sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Salim meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal secara intensif proses administrasi terhadap 19 sekolah yang masuk tahap pertama agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Menurutnya, Kemendikdasmen telah mengubah mekanisme pendampingan melalui sosialisasi daring, dilanjutkan pemenuhan dokumen secara mandiri oleh sekolah, kemudian pra-bimbingan teknis sebelum penandatanganan PKS.
“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,” katanya.
Rencananya, penandatanganan PKS akan dilaksanakan pada 16–20 Juli 2026 secara regional, termasuk di Kota Makassar.
Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran memastikan seluruh dokumen, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta menu pekerjaan setiap sekolah telah dinyatakan lengkap.
Untuk tahap kedua, Salim meminta Pemerintah Kota Makassar kembali mengusulkan sekolah-sekolah yang benar-benar mengalami kerusakan berat, baik sekolah negeri maupun swasta.
Ia menegaskan usulan harus berbasis kondisi riil di lapangan agar bantuan pemerintah pusat tepat sasaran.
“Kalau memang ada sekolah yang kondisinya sangat mendesak dan harus segera direvitalisasi tahun ini, segera informasikan kepada kami. Yang diprioritaskan adalah sekolah dengan kerusakan paling berat,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan usulan agar program revitalisasi sekolah ke depan memprioritaskan satuan pendidikan yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar.
“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang, dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi,” kata Achi.
Menurutnya, sekolah-sekolah di pulau masih membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan prioritas terhadap revitalisasi sekolah di kawasan kepulauan guna mewujudkan pemerataan kualitas layanan pendidikan.
“Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” tukas Achi Soleman. (*)
