Hierarkinews, MAKASSAR – BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi dengan mendesak evaluasi terhadap implementasi Pakta Integritas yang sebelumnya telah diterima Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai wujud komitmen penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berkeadilan.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan, Muhammad Rafly Tanda, menyampaikan keprihatinannya terhadap belum adanya kepastian hukum atas penanganan dugaan pungutan liar dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng yang telah menjadi perhatian publik.
Menurut Rafly, lambannya perkembangan penanganan perkara berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam negara hukum, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
“Pakta Integritas tidak boleh berhenti sebagai dokumen seremonial. Komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk memastikan setiap dugaan penyimpangan yang menyangkut kepentingan masyarakat diproses secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan pernah mempermainkan kepentingan rakyat,” tegas Muhammad Rafly Tanda.
BADKO HMI Sulawesi Selatan juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut guna memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif, independen, dan bebas dari intervensi.
Menurutnya, supervisi merupakan instrumen yang sah untuk menjamin kualitas penegakan hukum sekaligus menjaga marwah institusi kejaksaan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap perkara ini.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami justru menginginkan proses hukum yang profesional dan memberikan kepastian. Apabila memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan secara terbuka kepada publik. Namun apabila terdapat bukti yang cukup, maka proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
BADKO HMI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa prinsip equality before the law harus menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap siapapun ketika berhadapan dengan hukum.
Sebagai organisasi kader yang memiliki tradisi panjang dalam mengawal kepentingan publik, BADKO HMI Sulawesi Selatan menyatakan akan terus mengawasi perkembangan perkara tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Rafly menegaskan, apabila dalam waktu yang patut tidak terdapat perkembangan yang memberikan kepastian hukum mengenai tindak lanjut penanganan perkara tersebut, maka BADKO HMI Sulawesi Selatan akan menggelar konsolidasi organisasi dan advokasi publik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum. Penegakan hukum bukan hanya soal menghukum seseorang, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika kepastian hukum diabaikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar satu perkara, melainkan wibawa institusi penegak hukum itu sendiri,” tutup Rafly.
