May Day: Kesejahteraan Buruh dan Bayang-bayang Mobil Mewah Bupati Soppeng

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 2 Mei 2026 - 15:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Abdul Azis Nasar
Fungsionaris BADKO HMI Sulsel Bidang PTKP

Hierarkinews, SOPPENG – May Day seharusnya menjadi momentum evaluasi keberpihakan anggaran terhadap buruh. Namun yang terjadi di Kabupaten Soppeng justru sebaliknya, di tengah narasi efisiensi, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp2,2 miliar untuk mobil dinas mewah, sebagaimana disorot Tribunnews. Ini bukan sekadar persoalan selera kebijakan, melainkan kegagalan membaca prioritas publik.

Dalam logika kebijakan publik, APBD adalah instrumen distribusi kesejahteraan. Ketika alokasi anggaran lebih condong pada fasilitas elite dibanding infrastruktur dasar, layanan publik, dan perlindungan tenaga kerja, maka terjadi distorsi serius. Kesejahteraan buruh tidak akan tumbuh dari simbol kemewahan birokrasi, tetapi dari investasi nyata pada sistem yang menopang kehidupan mereka.

Baca Juga :  Tanah Masakke Tak Bisa Ditawar: Pemuda Rongkong Tolak Geothermal, Kritik Pemerintah Menguat

Secara rasional, pengadaan tersebut patut dipertanyakan: apa urgensinya? apakah berbasis kebutuhan objektif? atau sekadar pemborosan yang dilegalkan prosedur? Di sinilah prinsip akuntabilitas dan kepatutan diuji, bukan hanya legalitas administratif.

Karena itu, wajar jika publik mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah. May Day bukan hanya seremoni, tetapi peringatan keras, kekuasaan diuji dari keberpihakannya, bukan kemewahannya.

Evaluasi total terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi keniscayaan. Hidup dalam fasilitas mewah tidak pernah menjadi jaminan bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Soppeng sebagai bagian dari kultur Bugis menjunjung tinggi nilai siri’ na pacce. Dalam bahasa Bugis, dikenal ungkapan, “Resopa temmangingngi namalomo naletei pammase Dewata”, hanya dengan kerja sungguh-sungguh dan ketulusan, rahmat akan berpihak.

Baca Juga :  37 Tahun Berkarir hingga Asisten I, Pengabdian Andi Muh Yasir, Tinggalkan Warisan Pengabdian

Nilai ini menegaskan bahwa kekuasaan harus berpijak pada kerja nyata dan empati sosial, bukan kemewahan. Jika prinsip ini diabaikan, maka pembangunan kehilangan arah, dan kebijakan hanya akan memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyatnya.

Karena itu, praktik seperti ini tidak patut dibiarkan. Harus ada keberanian untuk mengoreksi, dan bila perlu, mengusutnya hingga tuntas.

Berita Terkait

May Day yang Tak Terbaca: Dekonstruksi Hak Sosial-Ekonomi
HMI Sulsel Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas Dugaan Pungli Pengadaan Alsintan di Soppeng
Pemuda Sangalla’ Bersuara: Tolak Geothermal, Pertahankan Tanah Leluhur
Tanah Masakke Tak Bisa Ditawar: Pemuda Rongkong Tolak Geothermal, Kritik Pemerintah Menguat
PTKP Badko HMI Sulsel Warning Polda Sulsel Soal Maraknya Rokok Ilegal
Wali Kota Makassar Dorong Kader IMM Berdaya, Garap Dua Lorong Urban Farming
“Melek Untuk Kerbermanfaatan” Ketua Umum HMI Cabang Soppeng Nursandi Ucapkan Dirgahayu Soppeng ke-765
Idulfitri sebagai Ruang Simulasi Sosial: Antara Spiritualitas dan Representasi

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 15:10 WIB

May Day: Kesejahteraan Buruh dan Bayang-bayang Mobil Mewah Bupati Soppeng

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:11 WIB

May Day yang Tak Terbaca: Dekonstruksi Hak Sosial-Ekonomi

Senin, 27 April 2026 - 11:45 WIB

HMI Sulsel Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas Dugaan Pungli Pengadaan Alsintan di Soppeng

Minggu, 26 April 2026 - 20:40 WIB

Pemuda Sangalla’ Bersuara: Tolak Geothermal, Pertahankan Tanah Leluhur

Minggu, 26 April 2026 - 20:31 WIB

Tanah Masakke Tak Bisa Ditawar: Pemuda Rongkong Tolak Geothermal, Kritik Pemerintah Menguat

Berita Terbaru

Pemuda

May Day yang Tak Terbaca: Dekonstruksi Hak Sosial-Ekonomi

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:11 WIB