Hierarkinews, MAKASSAR – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Dr. Betty Epsilon Idroos, mengapresiasi pelaksanaan Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Nasional yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur Tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Opening Ceremony LKK pada Minggu, 25 Oktober 2026, saat ia hadir sebagai pemateri Stadium General bertajuk “Perempuan dalam Konsolidasi Politik dan Demokrasi di Indonesia”.
Dalam sambutannya, Ayunda Betty, sapaan akrabnya di HMI, menilai LKK HMI Cabang Makassar Timur memiliki arah yang strategis karena tidak berhenti pada penguatan kader secara organisasi. Kegiatan ini juga memberi ruang bagi isu-isu perempuan dalam politik, kebijakan, dan kepemiluan. Menurutnya, pilihan fokus tersebut menunjukkan kepekaan kader terhadap persoalan nyata yang dihadapi perempuan dalam kehidupan berdemokrasi.
“Kohati harus dipandang sebagai laboratorium gagasan dan gerakan. Dari ruang inilah kader-kader perempuan ditempa, bukan hanya untuk hadir dalam organisasi, tetapi untuk siap berkontribusi di berbagai bidang kehidupan,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia berharap para kader Kohati ke depan tidak hanya menjadi peserta dalam proses politik. Mereka diharapkan tampil sebagai aktor kebijakan yang melahirkan manfaat bagi masyarakat luas. Peran ini, lanjutnya, perlu terus dikukuhkan melalui kontribusi nyata kader Kohati di beragam aspek, mulai dari organisasi, kebijakan publik, hingga ruang-ruang narasi di tengah masyarakat.
Dalam paparannya, Betty menyoroti persoalan representasi perempuan dalam politik yang hingga kini belum pernah menyentuh angka 30 persen. Ia memaparkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2024 baru mencapai 21,9 persen. Angka itu, katanya, menunjukkan perempuan memang sudah hadir secara numerik, tetapi belum sepenuhnya menentukan agenda dan arah kebijakan.
Ia juga mengajak peserta melihat demokrasi secara lebih utuh, yakni tidak sebatas prosedural, tetapi juga substantif. Kuota 30 persen dalam daftar calon legislatif, menurutnya, baru merupakan langkah awal yang bersifat kepatuhan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana suara perempuan mampu mengubah kebijakan dan menjadikan isu gender sebagai isu negara. Dalam konteks itu, ia menyinggung Putusan MK 128/2026 yang mewajibkan KPU di setiap tingkatan mencoret partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30 persen pada daerah pemilihan terkait.
Betty turut mengungkapkan berbagai kendala yang masih dihadapi perempuan di dunia politik. Ia menyebut stereotip yang menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga perempuan kerap disubordinasi ketika terjun ke ranah politik dan kebijakan. Selain itu, ia mencatat adanya dominasi modal politik oleh oligarki dan dinasti, budaya patriarki serta partai yang masih dikendalikan elite laki-laki. Menurutnya, persoalan tersebut bersifat struktural, bukan kegagalan individu perempuan.
Meski demikian, Betty menegaskan bahwa tantangan itu tidak boleh melemahkan semangat perjuangan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bangsa telah mencatat peran perempuan yang memimpin perlawanan di lapangannya sendiri, dari R.A. Kartini hingga Opu Daeng Risaju dari Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan bahwa Islam memberi landasan nilai yang kuat bagi kepemimpinan perempuan sebagai amanah keimanan.
Ia mengajak HMI, khususnya Kohati, untuk bercermin dan berbenah. Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai isu dan gerakan, katanya, merupakan tugas bersama seluruh elemen himpunan, bukan hanya beban kader perempuan. Ia menekankan pentingnya menempatkan Kohati sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan organisasi, bukan sekadar sayap.
Menutup paparannya, Betty berpesan agar kader Kohati terus mengasah kapasitas diri melalui perkaderan, mulai dari retorika, negosiasi dan advokasi, hingga penguatan jaringan lintas sektor. Dengan bekal itu, ia optimistis kader Kohati dapat menjadi bagian dari politik yang emansipatoris, yaitu politik yang tidak hanya memberi tempat bagi perempuan, tetapi juga mengubah struktur kuasa agar lebih inklusif. LKK Tingkat Nasional ini diharapkan melahirkan kader-kader Insan Cita yang adaptif, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi demokrasi Indonesia.
