Hierarkinews, MAKASSAR — Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulawesi Selatan tak ingin berhenti sebagai forum diskusi. Di hadapan sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar, forum yang digelar di Ballroom Teater Phinisi, Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu, 7 Oktober 2026, mendorong pembentukan Lembaga Pemantau dan Pemerhati Pendidikan (LP3) Atlantara sebagai ruang partisipasi publik untuk mengawal persoalan pendidikan.
Rembuk mengusung tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita”. Forum mempertemukan kepala sekolah, guru, pemerintah, akademisi, kader HMI, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan untuk membicarakan sejumlah persoalan pendidikan di Makassar.
Persoalan yang mengemuka antara lain karakter dan moral peserta didik, kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, pemerataan akses pendidikan, penerimaan murid, hubungan sekolah dengan masyarakat, hingga penguatan nilai budaya lokal.
Koordinator Steering Rembuk Pendidikan, Fadel Sofyan, menegaskan forum tersebut sejak awal dirancang agar tidak berakhir menjadi dokumen rekomendasi.
“Rembuk pendidikan bukan acara saya, bukan acara HMI. Ini adalah ruang kita untuk membongkar persoalan pendidikan yang ada.”
Menurut Fadel, persoalan pendidikan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan perlu ditempatkan dalam satu ruang dialog.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah guru dan kepala sekolah. Kritik terhadap dunia pendidikan, kata Fadel, seharusnya diarahkan untuk memperbaiki sistem, bukan menekan tenaga pendidik.
“Membangun pendidikan yang berwibawa harus dimulai dengan memastikan guru memiliki kapasitas, integritas, dan ruang untuk tumbuh,” ujarnya.
Dari Moral Siswa hingga Kepemimpinan Kepala Sekolah
Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel, Abd. Razak Usman, mengatakan persoalan pendidikan tidak cukup dibaca melalui angka capaian akademik.
Menurut dia, pembenahan pendidikan juga menyangkut cara berpikir, karakter peserta didik, kapasitas guru, serta kemampuan sekolah menghadapi perubahan.
“Momentum ini harus menjadi ruang untuk merekonstruksi cara berpikir, memperkuat karakter, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa.”
Razak mengatakan Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel berkolaborasi dengan Sabaruddin, Ketua Bidang Pengembangan Anggota Badko HMI Sulsel, dalam mendukung pelaksanaan Rembuk Pendidikan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas keterlibatan kader HMI dalam isu pendidikan dan mendorong agar hasil rembuk memiliki tindak lanjut.
Sementara Ketua Panitia Rembuk Pendidikan, Isran, menyebut forum tersebut sebagai ikhtiar intelektual untuk membaca persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif.
“Rembuk Pendidikan ini merupakan ikhtiar intelektual untuk membaca berbagai persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif,” kata Isran.
Ia menegaskan hasil pembahasan tidak boleh berhenti di atas kertas.
HMI Dorong Guru Berinovasi
Sekretaris Umum Badko HMI Sulsel, Ilham Darmawan, yang mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel, mengatakan pendidikan membutuhkan guru yang mampu beradaptasi dengan perubahan.
Menurut Ilham, guru bukan sekadar pelaksana pembelajaran, tetapi salah satu aktor utama dalam menentukan kualitas generasi.
“Guru harus mampu menghadirkan inovasi baru,” ujarnya.
Ia berharap gagasan yang lahir dari Rembuk Pendidikan dapat dikembangkan menjadi agenda jangka panjang, baik dalam gerakan pendidikan HMI maupun kontribusi di tengah masyarakat.
Achi: Jangan Ada Anak yang Tertinggal
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, membuka Rembuk Pendidikan tersebut.
Achi mengatakan pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan seorang diri.
Pemerintah, kata dia, perlu menjadi penghubung berbagai unsur agar persoalan yang muncul di sekolah dapat dibaca dan diselesaikan secara bersama.
“Pendidikan tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak.”
Achi juga menekankan pentingnya memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.
“Tidak ada satu pun anak yang tertinggal.”
Menurut Achi, pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Kualitas pembelajaran, kapasitas tenaga pendidik, karakter peserta didik, serta kemampuan sekolah merespons perubahan juga menjadi bagian penting dari pembangunan pendidikan.
Ia juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan sekolah swasta untuk memperkuat akses dan kualitas layanan pendidikan di Makassar.
Pangadakkang Dibawa ke Sekolah
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam forum adalah penguatan kembali nilai pangadakkang dalam pendidikan.
Achi menilai pendidikan tidak boleh hanya mengejar kemampuan akademik. Peserta didik juga perlu memiliki etika, karakter, rasa hormat, serta kemampuan hidup bersama dalam masyarakat.
Nilai pamatabe, sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi dinilai relevan untuk ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan karakter.
Dengan demikian, sekolah tidak hanya menghasilkan peserta didik yang mampu menjawab soal, tetapi juga generasi yang memiliki kepekaan sosial dan memahami tata nilai kehidupan.
Munafri: Pemerintah Hanya Titik Simpul
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun pendidikan.
Menurut Munafri, pemerintah harus menjadi titik simpul yang mempertemukan sekolah, guru, orang tua, masyarakat, akademisi, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah menjadi titik simpul.”
Munafri mengatakan pembangunan pendidikan merupakan pekerjaan jangka panjang. Karena itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kualitas pembelajaran, kapasitas guru, karakter peserta didik, serta kebutuhan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak duduk bersama dan membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai persoalan pendidikan.
LP3 Atlantara dan Tantangan Setelah Rembuk
Di titik inilah gagasan LP3 Atlantara diperkenalkan.
Lembaga Pemantau dan Pemerhati Pendidikan tersebut diarahkan menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk memberi perhatian dan mengawal berbagai persoalan pendidikan setelah forum berakhir.
Gagasan itu sejalan dengan pesan utama Rembuk Pendidikan: rekomendasi tidak cukup jika tidak memiliki mekanisme tindak lanjut.
Fadel menilai pengawalan pendidikan membutuhkan keterlibatan masyarakat sekaligus perlindungan terhadap guru dan kepala sekolah agar dapat menjalankan tugas secara profesional.
Pembentukan LP3 Atlantara menjadi salah satu tawaran agar persoalan pendidikan tidak hanya dibicarakan ketika forum berlangsung, tetapi dapat terus diperhatikan setelah kegiatan selesai.
Pemberitaan pasca acara juga mencatat LP3 Atlantara sebagai salah satu tindak lanjut yang diperkenalkan dalam forum tersebut.
Dari Forum ke Gerakan
Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulsel akhirnya menempatkan pendidikan bukan semata sebagai urusan pemerintah.
Di dalamnya bertemu persoalan guru, kepemimpinan sekolah, karakter siswa, pemerataan akses, penerimaan murid, nilai budaya, hingga partisipasi masyarakat.
Bagi Badko HMI Sulsel, seluruh persoalan itu bermuara pada pertanyaan yang lebih besar: pendidikan seperti apa yang ingin dibangun untuk melahirkan manusia berkualitas sekaligus berkarakter?
Tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita” kemudian diuji bukan hanya melalui gagasan, tetapi melalui tuntutan agar hasil rembuk memiliki tindak lanjut.
LP3 Atlantara menjadi salah satu instrumen yang diperkenalkan untuk membuka ruang pengawalan tersebut.
Kini tantangannya berada setelah forum berakhir: apakah rekomendasi akan menjadi agenda bersama atau kembali menjadi dokumen yang tersimpan di atas meja.
Rembuk telah selesai. Pekerjaan pendidikannya justru baru dimulai.
