Hierarkinews, MAKASSAR — Satu tahun telah berlalu sejak Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham memimpin Kota Makassar. Dari angka-angka resmi, pertumbuhan ekonomi kota terlihat positif, pengangguran menurun, dan indeks pembangunan manusia berada di atas rata-rata nasional. Namun, di balik capaian tersebut, ada dinamika sosial yang lebih kompleks.
Dr. Sawedi Muhammad S.Sos, M.Sc, dosen Sosiologi dari Universitas Hasanuddin, menekankan bahwa kota bukan sekadar angka atau statistik.
Makassar adalah ruang hidup masyarakat, di mana interaksi, emosi, dan aspirasi warganya saling bersinggungan. Perspektif sosiologi menyoroti isu-isu yang tidak selalu terlihat di laporan resmi, mulai dari pemerataan pembangunan, tantangan generasi muda, hingga kualitas ruang publik.
“Refleksi ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga ajakan bagi pemimpin dan masyarakat untuk memahami kota secara menyeluruh, sehingga pertumbuhan ekonomi dan inovasi digital tidak hanya menjadi prestasi, tetapi juga menghadirkan kota yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sawedi, saat paparan perspektif di Lapangan Karebosi Makassar, Jumat (20/2/2026).
Dr. Sawedi Muhammad memaparkan, perspektif sosiologis terkait satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Menurut Sawedi, biasanya capaian kepemimpinan seorang wali kota diukur melalui indikator baku secara universal. Namun, dalam pemaparan ini, ia mengambil perspektif berbeda.
Ia menekankan bahwa angka-angka yang menunjukkan kemajuan ekonomi, pengangguran, atau indeks pembangunan manusia (IPM), meski penting, tidak selalu mencerminkan realitas sosial secara utuh.
Ada fenomena strategis, taktis, dan kritis lain yang perlu dibahas sebagai masukan bagi Wali Kota dan timnya agar Makassar terus berkembang menjadi kota yang disegani tidak hanya di Indonesia Timur, tetapi juga secara nasional.
“Satu tahun ini memberikan gambaran positif, seperti yang disampaikan Deputi Bank Indonesia. Angka pengangguran menurun, IPM termasuk salah satu tertinggi di Indonesia bahkan di atas rata-rata nasional,” jelas Sawedi.
Namun, ia menilai beberapa hal yang sering kurang dibahas secara objektif, salah satunya terkait Gini ratio yang menunjukkan pemerataan pembangunan.
Sawedi menekankan bahwa kota bukan sekadar angka atau agregat, tetapi sebuah ruang hidup (living space), di mana emosi dan interaksi sosial warganya saling berkaitan.
Ia menyoroti pemukiman kumuh yang masih tersebar di beberapa wilayah, termasuk Tallo dan wilayah utara Kota Makassar.
Generasi muda juga menjadi perhatian, karena rawan tersulut untuk melakukan tindakan kriminal atau kekerasan, dengan angka kasus yang signifikan. Data Kapolrestabes mencatat ribuan kasus yang ditangani secara serius.
“Dalam perspektif sosiologi, kota bukan panggung monolog. Kota adalah arena kontestasi antara banyak aktor yang memperebutkan akses, sumber daya,” katanya.
“Angka-angka ini bisa menjadi pemicu untuk lebih berkreasi, berinovasi, tetapi juga menjadi peringatan untuk terus membangun Makassar secara unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” sambung Sawedi.
Dia menekankan istilah unggul, yang berasal dari bahasa Jawa, berarti lebih dari yang lain, pemenang, atau excellent, serta inklusif, artinya tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
Sawedi menyebutkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5% lebih, dan IPM sebesar 85,66%, upaya untuk menumbuhkan ekonomi sektor informal dan meningkatkan pemerataan masih perlu lebih intensif.
Lebih lanjut, ia menekankan tren pergeseran paradigma dari government ke governance. Pemerintahan yang bersifat hierarkis dan monolog harus bergeser ke model kolaboratif yang melibatkan dialog publik.
Contohnya, upaya Wali Kota membangun trotoar yang manusiawi dan bersahabat bagi pejalan kaki melalui dialog dengan warga. Inovasi ini diapresiasi sebagai langkah keberanian dan perhatian terhadap ruang publik.
Sawedi juga memberikan beberapa saran konkret kepada Wali Kota dan jajaran. Dimana, siset perilaku generasi muda untuk memahami faktor-faktor yang memicu perkelahian antar kelompok agar dapat diarahkan ke kegiatan positif.
“Pengurangan kemacetan secara sistematis, mengingat kerugian akibat kemacetan, termasuk dampak ekonomi, emosional, dan fisik kendaraan. Serta, penanganan banjir melalui task force yang sudah dibentuk, namun perlu program lanjutan lebih konkret,” tutup akademisi Unhas itu. (*)
