DPRD Makassar Soroti Serapan Belanja Modal yang Baru Capai 54 Persen

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 2 Juli 2025 - 14:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hierarkinews, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman, menyebut dua pos anggaran yang menjadi perhatian utama adalah Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Realisasi Belanja Modal baru mencapai 54,10 persen atau Rp739,21 miliar dari pagu Rp1,36 triliun. Ini menandakan bahwa banyak proyek infrastruktur belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam rapat evaluasi anggaran, Rabu (2/7/2025).

Menurut Eshin, lambatnya serapan Belanja Modal bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang seharusnya didorong oleh investasi pembangunan fisik.

Baca Juga :  Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026

Ia meminta Pemkot Makassar segera melakukan percepatan realisasi proyek agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tercatat lebih rendah. Dari total anggaran Rp4,25 miliar lebih, hanya sekitar Rp811 juta atau 19,09 persen yang telah digunakan.

“Memang BTT sifatnya darurat, jadi wajar jika penggunaannya terbatas. Tapi ini juga bisa menunjukkan lemahnya mekanisme respons saat kondisi mendesak. Perlu dikaji lebih lanjut,” jelasnya.

Di sisi lain, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian tinggi pada Belanja Daerah secara agregat. Dari total pagu Rp5,29 triliun, realisasi telah mencapai Rp4,26 triliun atau sekitar 80,67 persen.

Baca Juga :  Anggota DPRD Makassar Andi Suhada Gelar Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Capaian tertinggi terjadi pada Belanja Operasi sebesar 89,99 persen, yaitu Rp3,52 triliun dari pagu Rp3,92 triliun. Pos ini meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, serta Bantuan Sosial.

“Roda pemerintahan tetap berjalan efektif. Program layanan dasar tidak terganggu,” kata Eshin.

Meski demikian, DPRD meminta pemerintah kota memastikan realisasi anggaran berdampak langsung bagi warga.

“Jangan sampai masyarakat tidak merasakan perubahan apa-apa, padahal anggarannya triliunan rupiah,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA
DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar
Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026
Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif
TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius
Gerak Cepat DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun
DPRD Makassar Dukung Langkah Cepat Pemkot Bangun Jembatan Makassar ke Takalar
Kado Hari Santri 2025, Pemkot Makassar dan DPRD Rancang Ranperda Fasilitas Pesantren

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 07:59 WIB

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA

Minggu, 30 November 2025 - 18:16 WIB

DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar

Rabu, 26 November 2025 - 19:34 WIB

Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026

Senin, 24 November 2025 - 21:20 WIB

Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif

Selasa, 18 November 2025 - 13:05 WIB

TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius

Berita Terbaru