Hierarkinews, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan secara nasional untuk menghimpun data menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika perkembangan ekonomi yang semakin kompleks.
Termasuk pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital.
“Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” ujar Munafri.
Dia menjelaskan, hasil sensus memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi di berbagai sektor.
Menurut Munafri, Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur membutuhkan data yang valid dan akurat untuk mendukung proses perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Dengan data yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat terhadap sektor yang masih memerlukan dukungan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.
Munafri menambahkan, data hasil sensus juga akan menjadi acuan penting dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihasilkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Data sensus ini, akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” katanya.
Sebelumnya, saat memberikan arahan, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam memulai rangkaian persiapan sensus yang akan dilaksanakan secara nasional guna memperoleh data lengkap mengenai kondisi perekonomian Indonesia.
“Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi,” katnaya.
“Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” sambung Amalia.
Dia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha di Indonesia.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.
Amalia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
“Keberhasilan sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS RI mengusung kampanye nasional bertajuk TIR yang akan menjadi pesan utama dalam sosialisasi kepada masyarakat.
TIR merupakan akronim dari tiga ajakan utama, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga. (*)
