Hierarkinews, MAKASSAR — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan, Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis digital.
Usai pelaksanaan upacara pengibaran Sang Merah Putih di Lapangan Karebosi Makassar, Senin (17/8/2026), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham meluncurkan program “Merdeka dalam Genggaman”.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, transformasi digital yang dilakukan pemerintah kota bukan sekadar menghadirkan aplikasi maupun fitur baru.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang semakin mudah.
“Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,” kata Munafri.
Program tersebut ditandai dengan peluncuran tiga fitur layanan digital yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara Plus, platform digital milik Pemerintah Kota Makassar.
Ketiga fitur tersebut meliputi pelayanan pencatatan sipil terintegrasi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online, serta Makassar Move.
Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, praktis, dan dapat diakses melalui perangkat digital.
Appi menjelaskan, salah satu perubahan yang dihadirkan melalui Lontara Plus adalah kemudahan dalam mengakses berbagai layanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pemerintahan.
Untuk layanan administrasi kependudukan, misalnya, masyarakat nantinya dapat memperoleh akses pencatatan sipil secara lebih praktis melalui sistem digital.
“Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, integrasi layanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan perubahan dan perbaikan agar pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Nah, inilah yang kita lakukan berbagai perubahan dan perbaikan sehingga fitur ini benar-benar bisa bermanfaat lebih luas,” tuturnya.
Selain pelayanan pencatatan sipil, Pemkot Makassar juga menghadirkan fitur pembayaran PBB secara online, fitur tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui proses pelayanan secara konvensional.
Sementara itu, fitur ketiga, Makassar Move, dirancang tidak hanya sebagai sarana untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara warga dan pemerintah.
Melalui Makassar Move, masyarakat dapat merekam aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari, seperti berjalan kaki, jogging, berlari, hingga bersepeda.
“Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara,” ungkapnya Appi.
“Setiap minggu akan ada hadiah-hadiah menarik yang diundi untuk kita dapatkan bersama-sama,” sambung Munafri.
Ia menyebut, fitur tersebut merupakan salah satu cara pemerintah mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup sehat sekaligus berpartisipasi dalam pengawasan kondisi lingkungan kota.
Sebab, Makassar Move tidak berhenti pada pencatatan aktivitas olahraga, masyarakat juga dapat melaporkan berbagai hal yang ditemukan ketika beraktivitas di jalan, termasuk kondisi yang membutuhkan perhatian maupun perbaikan dari pemerintah.
“Jadi, kita meluncurkan Makassar Move ini adalah sebuah kegiatan di mana masyarakat Kota Makassar yang datang melakukan kegiatan sehat setiap hari,” jelasnya.
“Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan,” tambah Appi.
Bagi Munafri, pola tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan warga sangat penting karena tidak semua persoalan di lapangan dapat terpantau secara langsung oleh pemerintah.
Nah, inilah yang di maksudkan sebagai ruang interaksi, ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik.
“Sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang diberikan oleh pemerintah,” tuturnya.
Munafri menegaskan, peluncuran tiga fitur tersebut sekaligus menjadi simbol semangat kemerdekaan di era digital.
Dia menyebut, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan kemudahan dan akses pelayanan bagi masyarakat.
“Kami meluncurkan pelayanan ini adalah sebuah komitmen dalam membangun digitalisasi di Kota Makassar. Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik,” tegasnya.
Appi berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga ikut mengawasi dan mengawal pembangunan Kota Makassar melalui ruang digital yang telah disediakan pemerintah.
“Ini bukan hadiah dari pemerintah kota, tapi ini adalah hak masyarakat Kota Makassar sebagai warga yang terus akan kita berikan pelayanan secara maksimal,” katanya.
Ditambhakan, pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini, sebagai Wali Kota, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan kota.
“Mari kita awasi dan kawal pembangunan kota ini bersama. Satu Kota, satu Aplikasi, merdeka dalam Genggaman,” pungkas Munafri. (*)
