Hierarkinews, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya literasi dan pengembangan perpustakaan sebagai gerbang ilmu pengetahuan masa depan di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada kegiatan talkshow literasi dalam rangka Hari Buku Nasional Tahun 2026, yang digelar oleh Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026), dengan tema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital”.
Hadir pada kesempatan ini, Bunda Literasi Kota Makassar, yang juga bunda PAUD, Melinda Aksa.
Dalam paparannya, Munafri menekankan pentingnya membangun ekosistem literasi yang kuat, dimulai dari lingkungan internal pemerintah.
Dia mendorong aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon III seperti kepala bidang (kabid), kepala subbagian (kasubag), hingga kepala dinas (kadis), untuk menghasilkan karya tulis berupa buku sebagai bagian dari penguatan literasi dan kontribusi ilmiah.
“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” ujarnya.
Appi menjelaskan, buku yang ditulis tidak harus bersifat akademik berat, melainkan dapat disusun dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pelajar tingkat SD dan SMP.
Selain itu, kontennya pun diharapkan relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan dan hewan, hingga pola hidup di ruang terbatas.
Menurut Munafri, langkah tersebut merupakan strategi konkret untuk menghadirkan literasi yang aplikatif dan dekat dengan masyarakat.
Jika setiap perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka akan ada sekitar 150 buku baru yang dapat diproduksi oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Buku-buku ini nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta,” tuturnya.
“Saat ini terdapat puluhan SMP dan ratusan SD di Makassar yang membutuhkan bahan bacaan kontekstual dan mudah dipahami,” sambung politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, alumni FH Unhas itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya literasi.
Ia menyebut, penguatan literasi tidak dapat berjalan maksimal tanpa sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, penerbit, serta seluruh pemangku kepentingan.
Setiap persoalan pembangunan kota, juga di diskusikan dengan pihak kampus. Dari sana muncul berbagai perspektif dan solusi.
“Artinya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” ungkapnya.
Appi menekankan, peran perpustakaan sebagai ruang asimilasi berbagai disiplin ilmu dan komunitas. Menurutnya, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi juga memberikan pengetahuan baru.
“Disis lain, perpustakaan menampung buku sebagai jendela dunia menjadi ruang interaksi intelektual yang mempertemukan beragam gagasan. Karena Perpustakaan adalah ruang pertemuan berbagai segmen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Appi menjelaskan dalam konteks transformasi digital, ia menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah pengganti buku fisik, melainkan jembatan untuk memperluas akses literasi.
Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara buku cetak dan platform digital dalam proses pembelajaran.
“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” katanya.
Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan perpustakaan daerah yang modern.
Meski menghadapi sejumlah tantangan, pihaknya optimistis dalam waktu dekat perpustakaan kota dapat menjadi salah satu yang terbaik di Sulawesi Selatan.
Selain itu, melalui Dinas Perpustakaan, berbagai program literasi terus digalakkan secara rutin, termasuk kegiatan edukasi yang menjangkau langsung masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.
Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan indeks literasi di Kota Makassar yang saat ini termasuk tinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia berharap kegiatan literasi yang dilaksanakan tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Lanjut dia, literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah, kampus, dan seluruh stakeholder terus terjalin kuat,” pungkasnya. (*)
