Hierarkinews, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat dihidupkan dan diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai wadah yang lebih efektif dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi warga.
Usulan tersebut disampaikan Aliyah Mustika Ilham saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang diselenggarakan oleh , Sabtu (6/6/2026).
Dalam pemaparannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan daerah.
Menurutnya, aspirasi warga tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang momentum pemilihan umum, tetapi harus terus diperjuangkan dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk dihidupkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan saluran yang lebih terstruktur agar berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing dapat tersampaikan dan memperoleh tindak lanjut yang jelas dari lembaga legislatif.
Kehadiran BAM juga dinilai akan memperkuat fungsi representasi dan pengawasan yang dimiliki DPRD.
Aliyah Mustika Ilham yang hadir didampingi Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar turut berbagi pengalamannya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang selama ini dikenal memiliki dinamika demokrasi yang tinggi.
Ia menilai karakter masyarakat yang aktif menyampaikan pendapat merupakan modal penting dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham juga mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan anak muda tidak cukup hanya melalui media sosial, tetapi juga harus diwujudkan dengan kehadiran langsung di tengah masyarakat serta kontribusi gagasan yang konstruktif.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Aliyah Mustika Ilham menambahkan bahwa pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila masyarakat diberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
DPW PGK Sulawesi Selatan adalah organisasi yang merupakan wadah yang menghimpun berbagai latar belakang masyarakat untuk membangun ruang dialog serta memperkuat semangat kebangsaan.
