Hierarkinews, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor layanan publik. Namun, mereka mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak hanya fokus pada seremoni peluncuran, tetapi juga memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Program digitalisasi layanan ini resmi dimulai dengan peluncuran QRIS di sektor terminal, pasar tradisional, dan PDAM oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Senin (28/7), di Pasar Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, menilai langkah ini sebagai terobosan penting, namun harus dibarengi dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
“Digitalisasi itu penting, tapi jangan hanya tampak canggih di permukaan. Pertanyaannya, apakah semua juru parkir sudah punya perangkat untuk akses QRIS? Apakah di pasar perangkatnya tersedia? Di PDAM, bagaimana sistem integrasinya?” ujar Umiyati, Senin (4/8/2025).
Ia menekankan pentingnya perangkat pendukung, seperti ponsel pintar bagi para juru parkir, serta kelengkapan identitas berupa ID card dengan barcode QRIS yang mencantumkan lokasi tugas.
Menurutnya, ini bukan hanya soal kenyamanan pengguna, tetapi juga soal keamanan dan kepercayaan publik. “Masyarakat harus tahu siapa yang resmi dan mana yang tidak. Ini bagian dari sistem yang sehat,” imbuhnya.
Selain kesiapan teknis, edukasi kepada masyarakat juga dianggap krusial. Umiyati menyebut warga Makassar cukup adaptif terhadap teknologi, tetapi tetap membutuhkan informasi yang jelas dan mudah diakses.
“Tak perlu event besar. Cukup kampanye informatif di media sosial dan papan informasi di titik-titik layanan. Yang penting, masyarakat paham dan tidak merasa dipaksa,” tegasnya.
DPRD mengingatkan agar transformasi digital ini tidak menjadi proyek yang hanya berhenti di atas panggung. Kesiapan infrastruktur dan operator menjadi kunci keberhasilan.
“Kalau alatnya tidak siap, operatornya bingung, masyarakat jadi korban. Ini bisa menimbulkan antipati terhadap program yang sebenarnya sangat baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sebelumnya menegaskan bahwa penerapan QRIS bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga reformasi budaya birokrasi.
“Dengan QRIS, tidak ada lagi permainan angka. Setiap transaksi tercatat otomatis. Ini adalah langkah nyata menuju pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Appi, sapaan akrabnya.
Ia juga menyoroti dampak positif sistem ini bagi pelaku UMKM, seperti kemudahan pencatatan keuangan dan pengurangan transaksi tunai yang rawan kesalahan.
“Bayangkan, tidak perlu bawa uang tunai, tidak ada lagi kembalian berupa permen. Ini mempermudah masyarakat sekaligus mendisiplinkan sistem,” tambahnya.
DPRD menegaskan bahwa mereka siap mengawal implementasi kebijakan ini secara serius. “Program bagus ini jangan berhenti di panggung peluncuran. Kami di DPRD siap mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Umiyati. (*)
