Wali Kota Makassar: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Ruang Transaksional

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 9 September 2025 - 10:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hierarkinews, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, melantik dan mengambil sumpah/janji sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkot Makassar di Kantor Balai Kota, Selasa (9/9/2025).

Pelantikan ini terbilang istimewa. Selain mengukuhkan sembilan pejabat yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt), momen tersebut juga berlangsung pada tanggal cantik, 9 September, sehingga menambah kesan bersejarah.

Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa Mahmud, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika, Dandim 1408 Makassar Kolonel Inf Franki Susant, serta jajaran Forkopimda.

Usai melantik 9 pejabat baru, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan pertemuan tertutup atau briefing bersama bawahannya yang baru dilantik, di ruangan kerja Wali Kota.

Munafri menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar kepada pejabat baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Alhamdulillah, seluruh pejabat eselon II di Kota Makassar kini sudah terisi secara definitif. Saya berharap mereka semua mampu menjalankan amanah dengan baik dan fokus pada pelayanan masyarakat,” tutur Appi, usai pelantikan.

Baca Juga :  Wali Kota Makassar Minta IKAPTK Perkuat Integritas dan Profesionalisme Bangun Tata Kelola Pemerintahan

Dalam momentum pelantikan sembilan pejabat definitif lingkup Pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya menjaga integritas birokrasi. Ia memastikan setiap proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik jual-beli jabatan.

Munafri menekankan, jabatan di pemerintahan adalah amanah sekaligus tanggung jawab besar kepada masyarakat, bukan ruang untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, ia berkomitmen menghadirkan sistem yang bersih agar pejabat yang benar-benar berkompeten mendapat tempat sesuai kapasitasnya.

Munafri memastikan, pengisian jabatan di lingkup Pemkot Makassar akan berjalan secara transparan dan bebas dari praktik jual-beli jabatan.

“Selama saya ada di sini, tidak boleh ada yang namanya transaksional dalam jabatan. Kita ingin orang-orang yang berkemampuan mendapat tempat yang tepat, bukan karena transaksi. Itu janji saya,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Appi juga menepis anggapan bahwa proses pelantikan berlangsung terburu-buru, mengingat pengumuman baru dilakukan sehari sebelumnya.

“Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunda? Justru dengan cepat, para pejabat bisa segera berkonsolidasi di tempat barunya masing-masing,” jelasnya.

Baca Juga :  Peringati Hari Lingkungan Hidup 2026, Wali Kota Munafri Wajibkan OPD Makassar Pilah Sampah dari Sumber

“Logikanya sederhana, tidak mungkin kita lakukan ini kalau aturan-aturan dari BKN tidak terpenuhi,” tambah dia.

Ia menambahkan, proses pelantikan pejabat eselon II akan berdampak pada pergeseran di level bawah, termasuk jabatan sekretaris OPD maupun lurah yang otomatis kosong setelah pejabatnya naik.

Ini bagian dari dinamika organisasi. Memang tidak mudah mencari orang yang tepat, karena semua harus saling mensupport.

“Kami akan segera melakukan seleksi internal untuk mengisi jabatan yang kosong agar putaran birokrasi tetap berjalan maksimal,” ungkapnya.

Dengan pelantikan ini, struktur birokrasi Pemkot Makassar semakin lengkap. Selanjutnya, proses pengisian jabatan sekretaris hingga lurah akan segera dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Terkait adanya dua pejabat yang bergeser posisi, yakni di Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan (Damkarmat) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Munafri menegaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan scoring tim penilai.

“Kita melihat hasil dari scoring yang disampaikan tim, lalu kita mengambil keputusan. Itu semua dilakukan agar mereka bisa lebih maksimal melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Berita Terkait

Badko HMI Sulsel: Luwu Timur Sedang Mempertontonkan Krisis Negara Hukum, Bupati dan Sekda Harus Diperiksa
Bapenda Makassar Hadirkan PAMUNGKAS, Cek Data hingga Bayar PBB-P2 Kini Bisa dari Genggaman
BPBD Makassar Daftarkan SIGAP PESISIR ke IGA 2026, Respons Bencana Makin Cepat
600 Anak Meriahkan Hari Anak Nasional 2026, Jadi Ruang Ekspresi dan Kreativitas Anak Makassar
Riset Advokasi HMI Sulsel: BPKP Tegaskan Pengawasan Berdasarkan Kewenangan, Dukungan Penyempurnaan Tata Kelola PSN
Instruksi Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2026: Pemilahan Sampah Wajib Dimulai dari Sumber
Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Resmi Buka Sao Raja Tana Daeng Festival 2026
Akan Tempuh Jalur Hukum, Auditor KONI: APAK & GRH Jangan Kaitkan Nama Wali Kota dengan Dana Hibah

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:41 WIB

Badko HMI Sulsel: Luwu Timur Sedang Mempertontonkan Krisis Negara Hukum, Bupati dan Sekda Harus Diperiksa

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:01 WIB

Bapenda Makassar Hadirkan PAMUNGKAS, Cek Data hingga Bayar PBB-P2 Kini Bisa dari Genggaman

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:47 WIB

BPBD Makassar Daftarkan SIGAP PESISIR ke IGA 2026, Respons Bencana Makin Cepat

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:35 WIB

600 Anak Meriahkan Hari Anak Nasional 2026, Jadi Ruang Ekspresi dan Kreativitas Anak Makassar

Selasa, 28 Juli 2026 - 11:35 WIB

Instruksi Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2026: Pemilahan Sampah Wajib Dimulai dari Sumber

Berita Terbaru