Hierarkinews, MAKASSAR – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang Komisi C DPRD Makassar, Jumat (11/4/2025).
Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda strategis Komisi C dalam mengawal pelaksanaan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan aspek waktu, mutu, anggaran, serta prioritas pembangunan kota.
Kepala Dinas PU Kota Makassar, Ir. Zuhaelsi Zubir, ST, MT, hadir bersama jajaran untuk memaparkan capaian kinerja selama tiga bulan pertama tahun anggaran. Dalam pemaparannya, Zuhaelsi juga menguraikan berbagai tantangan teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan.
“Evaluasi ini penting untuk melihat efektivitas program serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Zuhaelsi.
Komisi C memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program pembangunan. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan responsivitas, terutama dalam penyediaan infrastruktur publik yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Komisi C terus berkomitmen mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program oleh SKPD,” tegas Azwar.
Selain itu, Komisi C juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor antara legislatif dan eksekutif guna mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah kerja antara DPRD dan Dinas PU, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan yang sedang berjalan. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan arah pembangunan Kota Makassar ke depan semakin terstruktur, efisien, dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. (*)
