Hierarkinews, MAKASSAR — Di tengah derasnya arus transformasi digital yang menjadi standar baru tata kelola pemerintahan modern, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar, diminta melek digital.
Betapa tidak, dari puluhan OPD yang seharusnya sudah bergerak menuju sistem terintegrasi dan transparan, hanya dua OPD yang tercatat benar-benar menerapkan digitalisasi.
Kondisi ini membuat Appi sapaan akrabnya Wali Kota Makassar, mengambil langkah tegas pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar, sebuah langkah strategis yang menandai dimulainya “babak baru” tata kelola pemerintahan tanpa lagi bergantung pada sistem manual yang rawan keliru dan lamban.
“Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Appi saat menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Anggaran 2025, di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11/2025).
Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar.
Ia bahkan menyampaikan kegeramannya karena dari sekian banyak organisasi perangkat daerah (OPD), hanya dua OPD yang tercatat telah menerapkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, Appi menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan membentuk Tim Percepatan Digitalisasi yang bertugas memastikan seluruh sistem manual beralih penuh ke sistem digital pada tahun depan.
“Digitalisasi itu bukan hanya aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” tegasnya.
Ia menggambarkan bagaimana data manual sering berubah-ubah mulai dari catatan pensil, pulpen, hingga laporan akhir yang berbeda-beda sehingga memicu persoalan berulang saat pemeriksaan.
Appi menegaskan bahwa setelah pembentukan tim digitalisasi, setiap OPD akan diberikan target dan jadwal implementasi.
“Pastinya ada target, dan harus jalan. Tim ini akan membuat schedule yang memaksa semua OPD menerapkan digitalisasi. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan, ada sanksi,” tegasnya.
Menurutnya, banyak OPD yang menganggap digitalisasi hanyalah urusan aplikasi dan fitur sederhana, padahal transformasi digital menyangkut hal strategis seperti akuntabilitas, efisiensi data, dan transparansi keuangan.
Appi menilai sistem manual dianggap remeh oleh sebagian pihak, padahal dampaknya sangat besar terhadap keakuratan data dan kepercayaan publik.
Wali Kota menyebutkan kebiasaan sebagian OPD yang masih melakukan pembayaran manual sehingga rawan kesalahan hingga manipulasi.
“Semua harus elektronik dan tercatat. Supaya kita tidak pusing rekap-rekap. Ada training operation work yang bisa memastikan semua elemen tercatat dengan detail,” jelansya.
Politisi Golkar itu secara lugas tegas menyampaikan, sikap sebagian ASN yang masih menyepelekan digitalisasi dan merasa sudah cukup dengan sistem yang ada.
“Kadang ini dianggap remeh, bahkan ada yang sok intervensi dengan pengetahuan sepotong-sepotong. Digitalisasi bukan sekadar pencet-pencet aplikasi,” tuturnya.
“Ini soal bagaimana data yang bikin pusing berubah jadi sesuatu yang mudah dan jelas,” sambung Appi.
Ia bahkan menyinggung masih rendahnya penetrasi penggunaan mobile banking di kalangan ASN.
Dari sekian ASN, mungkin hanya 30% yang punya mobile banking. Padahal tidak susah menggunakan digitalisasi untuk memudahkan pekerjaan kantor.
Menurut politisi Golkar itu, sistem manual bukan hanya tidak efisien, tetapi juga rawan fitnah dan manipulasi, terutama terkait pengelolaan keuangan.
“Semuanya harus digital dan tercatat. Kalau ada pemeriksaan, baik internal maupun eksternal, tinggal buka sistem. Tidak perlu lagi cari-cari kertas yang hilang,” imbuh mantan Bos PSM itu.
Dalam laporannya, perwakilan Bank Indonesia menyampaikan bahwa baru dua OPD di Pemkot Makassar yang telah menerapkan digitalisasi secara penuh. Hal ini membuat Appi semakin tegas bahwa percepatan transformasi harus dipaksa.
Dia menekankan bahwa digitalisasi menjadi standar minimal dalam pemerintahan modern dan tidak bisa ditawar-tawar.
“Kalau kita ikut alurnya seperti sekarang, digitalisasi tidak akan pernah maksimal. Harus dipaksa, karena tidak ada jalan lain,” tegasnya.
Appi melihat seluruh camat dan kepala SKPD sudah hadir pada High Level Meeting tersebut. Ia meminta agar seluruhnya mengikuti materi dengan serius karena banyak pengetahuan baru terkait digitalisasi akan dijelaskan oleh para ahli.
“Saya harap proses ini diikuti dengan baik. Banyak hal baru yang mungkin belum pernah terpikir oleh kita. Kita harus dorong digitalisasi secara menyeluruh agar pendapatan tidak menurun dan belanja tidak lagi tersendat,” pungkasnya.
Sedangkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, memastikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak di lingkup Bapenda sudah berjalan jauh dan menunjukkan hasil yang signifikan.
Hal ini disampaikan menanggapi dorongan Wali Kota Makassar untuk mempercepat digitalisasi di seluruh OPD.
Menurutnya, pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Pakinta telah menjadi salah satu lompatan paling nyata dalam transformasi layanan Bapenda.
“Kita sudah jalan, pembayaran pajak itu sekarang bisa dilakukan online melalui aplikasi PAKINTA,” ujarnya.
“Setiap tahun peningkatannya cukup signifikan, bahkan terakhir itu meningkat sekitar 400 persen penggunaan aplikasi online untuk membayar pajak,” tambah Asminullah.
Terkait apakah Bapenda menjadi salah satu OPD yang disebut oleh Bank Indonesia sebagai pengguna Kartu Kredit Indonesia (KKI), Asminullah menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari perbankan.
Asminullah menegaskan bahwa Bapenda berkomitmen memperluas digitalisasi ke seluruh jenis pajak daerah.
Ia menyebut Bapenda tengah mempersiapkan aplikasi yang lebih terpadu agar pembayaran pajak dapat dilakukan dalam satu ekosistem digital.
“Kami akan tingkatkan ke seluruh jenis pajak. Aplikasi yang kita siapkan juga akan lebih bagus, dan kami akan terhubung dengan tim IT. Dari Bank Sulselbar juga akan kami undang, agar sistem kami bisa terkoneksi langsung,” terangnya.
Asminullah berharap langkah digitalisasi yang semakin kuat tahun depan dapat semakin mendorong peningkatan PAD serta efisiensi pelayanan bagi wajib pajak.
“Tahun depan semua aplikasi akan kita satukan. Kominfo nanti menghubungkan Pakinta ke Lontara+. Jadi nanti masyarakat bisa membayar pajak melalui dua-duanya. Semua fitur akan kita buka,” tutup dia.
