Hierarkinews, MAKASSAR — Akademisi Universitas Hasanuddin sekaligus mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryadi Culla, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang terus memperluas perhatian bagi masyarakat kepulauan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam keterangannya, Adi Suryadi menyebut kebijakan insentif tambahan bagi guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan sebagai langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ia menilai program tersebut bukan sekadar penghargaan finansial, tetapi juga bentuk penguatan semangat pengabdian di tengah keterbatasan geografis.
“Saya melihat perhatian Pemkot Makassar ini luar biasa. Insentif bagi tenaga pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau terluar menjadi bukti bahwa pemerintah memahami tantangan berat mereka. Setiap hari mereka harus melintasi laut, berjuang di daerah dengan akses terbatas, tapi tetap mengabdi,” ujar Adi Suryadi.
Menurutnya, program tersebut akan jauh lebih kuat bila disertai dengan percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi dan transportasi, dua hal yang ia sebut sebagai fondasi pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan.
” Kebijakan insentif ini sangat bagus, tapi perlu ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana komunikasi dan transportasi. Karena bagaimana pun, pemerataan mutu pendidikan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan jaringan internet dan kemudahan mobilitas,” tambahnya.
Adi Suryadi mencontohkan, di beberapa pulau, keberadaan sarana transportasi antar pulau membantu guru dan siswa menjangkau sekolah dengan lebih mudah.
Ia berharap hal serupa segera direalisasikan di wilayah kepulauan Makassar, termasuk di Pulau sekitar Kecamatan Sangkarang dan pulau-pulau lain.
“Infrastruktur komunikasi sangat penting. Sekarang pendidikan tidak lagi berpusat hanya pada guru, tetapi juga pada akses informasi dan digitalisasi pembelajaran. Jadi, jaringan internet itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar pendidikan modern,” jelasnya.
Selain memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan, Adi Suryadi juga menyoroti rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal dan perahu lintas pulau, perbaikan jembatan penghubung, serta rencana pembangunan sekolah rakyat di kepulauan.
Menurutnya, langkah tersebut melengkapi paket kebijakan pemerataan pembangunan yang selama ini diidamkan masyarakat pulau.
“Kalau rencana kapal, perahu, jembatan, dan telekomunikasi itu dijalankan, maka kebijakan ini bisa disebut paket lengkap. Itu artinya Pemkot tidak hanya menolong guru dan tenaga kesehatan lewat insentif, tapi juga membuka akses agar masyarakat pulau bisa belajar dan berobat dengan lebih mudah,” katanya.
Terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan, Adi menilai hal itu sebagai inovasi yang berorientasi pada masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh sekolah formal.
“Sekolah rakyat itu penting karena menyentuh langsung masyarakat yang kurang mampu, dan menjadi langkah nyata pemerataan pendidikan berkualitas. Itu bentuk keberpihakan sosial yang perlu diapresiasi,” ujarnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian besar dari Pemkot Makassar. Adi menyebut, insentif tambahan bagi tenaga kesehatan di pulau terluar mencapai hingga Rp5 juta, di luar gaji pokok mereka. Menurutnya, kebijakan ini jarang dilakukan oleh pemerintah daerah lain.
“Saya melihat sektor pendidikan dan kesehatan memang sangat strategis karena langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemkot Makassar berani mengambil langkah-langkah populis yang nyata, walau tantangan anggarannya tidak ringan,” ucapnya.
Adi Suryadi menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan keberlanjutan anggaran.
Namun, ia optimistis dengan kepemimpinan Wali Kota Munafri, kebijakan pro-rakyat seperti ini bisa terus dijalankan dan memberi dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan.
“Saya kira Pemkot Makassar patut diapresiasi. Banyak program langsung menyentuh kehidupan masyarakat, tidak hanya di daratan, tetapi juga sampai di pulau-pulau. Ini bukti komitmen pembangunan yang sangat populis dan berpihak,” tuturnya.
Ia menegaskan, insentif bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga dukungan nyata terhadap kesejahteraan guru.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak moral dan material sekaligus, karena banyak tenaga pendidik di daerah terpencil menghadapi biaya hidup yang tinggi serta tantangan mobilitas lintas laut.
“Pemberian insentif seperti ini menjadi kebijakan khusus yang sangat dibutuhkan. Ia memberi semangat dan rasa dihargai bagi guru yang bekerja di wilayah yang sulit dijangkau,” tambahnya.
Selain kebijakan insentif, Adi Suryadi juga menilai program seragam, tumbler, dan tas gratis untuk siswa di pulau-pulau sekitar Makassar. Dua menuturkan, program ini memiliki makna sosial yang besar karena membantu meringankan beban keluarga di wilayah kepulauan, di mana akses ekonomi dan pendidikan masih terbatas.
“Program seragam, tumbler, dan tas gratis itu bagian dari perhatian pemerintah terhadap peserta didik di daerah khusus, program seperti ini tidak dibiayai oleh dana BOS dari pemerintah pusat, sehingga inisiatif ini muncul murni dari Pemkot Makassar,” jelasnya.
Yang menarik, kata Adi, pelaksanaan program tersebut juga melibatkan partisipasi swasta dan dunia industri, seperti kerja sama Unibos Peduli dan Bank Sulselbar.
Kolaborasi ini dinilainya sebagai bentuk baru dari partisipasi publik yang bersifat bottom-up, atau lahir dari inisiatif daerah dan dukungan masyarakat, bukan semata dari kebijakan pusat.
“Keterlibatan pihak swasta seperti Bank Sulselbar ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi gerakan bersama. Ini bukan sekadar program top-down dari pemerintah, tapi partisipasi nyata dari dunia industri dan masyarakat,” katanya.
Adi Suryadi juga menyarankan agar partisipasi serupa diperluas ke berbagai sektor pendidikan lainnya, agar tercipta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Dengan begitu, pendidikan di Makassar, khususnya di wilayah kepulauan, dapat tumbuh menjadi sistem yang inklusif dan berdaya.
“Jika pola kolaborasi seperti ini terus dijaga, maka ke depan, pendidikan di pulau tidak lagi tertinggal. Pemerintah sudah memulai langkah penting, tinggal bagaimana memastikan keberlanjutannya,” tutupnya.
