Hierarkinews, JAKARTA – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria, mengumumkan bahwa rekrutmen pendamping desa baru akan dimulai pada akhir tahun 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program pendampingan pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (8/9), Wamendes Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa rekrutmen belum dapat dilakukan pada tahun ini karena keterbatasan anggaran.
“Pendamping desa yang bertugas saat ini masih merupakan hasil rekrutmen tahun 2024. Kementerian belum dapat melakukan seleksi dan penempatan baru karena keterbatasan dana,” ungkapnya.
Akibat terbatasnya jumlah tenaga pendamping, banyak dari mereka saat ini harus menangani lebih dari satu desa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 75.000 ribu.
“Maka dari itu, ada pendamping yang harus mendampingi dua bahkan tiga desa sekaligus,” tambahnya.
Sebagai bagian dari program prioritas nasional, Kemendes PDT menargetkan total 35.000 pendamping desa pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,68 triliun.
Rekrutmen ini tidak hanya bertujuan membuka lapangan kerja, tetapi juga untuk menghadirkan tenaga pendamping yang memiliki semangat pengabdian tinggi.
“Menjadi pendamping desa bukan sekadar pekerjaan. Kami mencari individu yang benar-benar ingin membangun desa, bukan sekadar mencari penghasilan, karena honorarium yang tersedia juga sangat terbatas,” tegas Wamendes.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat peran pendamping dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan mandiri.
