Hierarkinews, MAKASSAR — Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih pengakuan nasional atas kinerja dan inovasi daerah.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa dalam genap satu tahun pemerintahan bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA), berbagai program dan kebijakan yang dijalankan mampu menghadirkan hasil terukur.
Pengakuan tersebut diumumkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui rilis resmi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang digelar di Gedung BJ Habibie BRIN, Thamrin, Jakarta Pusat.
IDSD merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya saing setiap daerah di Indonesia secara komprehensif.
Dalam hasil IDSD 2025, Kota Makassar mencatatkan skor 4,17.
Angka ini menempatkan Makassar di atas rata-rata nasional yang berada pada skor 3,50. Bahkan, capaian tersebut juga melampaui skor Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di angka 3,71.
Hasil ini menunjukkan posisi Makassar sebagai daerah dengan performa daya saing yang kuat di tingkat nasional.
Pengukuran IDSD 2025 mengacu pada metode Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF). Dalam penilaiannya, BRIN mengidentifikasi empat komponen utama pembentuk daya saing.
Diantaranya, yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta ekosistem inovasi. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana daerah mampu menciptakan iklim pembangunan yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Capaian skor 4,17 tersebut menjadi refleksi dari kerja terarah dan kolaboratif yang dibangun Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan.
Tidak hanya menunjukkan kemajuan secara angka, tetapi juga memperlihatkan komitmen untuk terus memperkuat fondasi pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menggapi capaian Pemkot Makassar ini, Pengamat Pemerintahan Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menyebutkan keberhasilan Kota Makassar, meraih pengakuan nasional atas kinerja dan inovasi pembangunan menjadi indikator bahwa roda pemerintahan berjalan ke arah yang tepat.
Ia menilai, berbagai program strategis yang dijalankan selama setahun terakhir mulai memperlihatkan hasil konkret.
“Kalau menurut perspektif saya, capaian ini sudah sangat tepat. Makassar hari ini memang sedang bergeliat untuk menjadi kota yang unggul,” ujar Arief, Kamis (26/2/2026).
Arief juga menilai, capaian ini menjadi fondasi penting bagi Makassar untuk terus memperkuat posisi sebagai salah satu kota metropolitan yang kompetitif di Indonesia, baik dari sisi inovasi, pelayanan publik, maupun pembangunan ekonomi daerah.
Akademisi juga pemerhati sosial itu menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar klaim, melainkan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi, data berasal dari hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang secara resmi dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Data IDSD tersebut, kata dia, menjawab berbagai keraguan sejumlah pihak terhadap kapasitas dan performa Pemerintah Kota Makassar.
Hasil pengukuran itu menunjukkan bahwa Makassar memiliki tingkat daya saing yang tinggi, bahkan berada di atas rata-rata nasional.
“Data yang ditunjukkan oleh Indeks Daya Saing Daerah yang secara resmi dikeluarkan oleh BRIN telah menjawab keraguan banyak pihak, bahwa Makassar memiliki daya saing yang tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional,” tuturnya.
Diketahui, rujukan awal menjadi indikator itu ada empat komponen tersebut kemudian diuraikan ke dalam 12 pilar yang masing-masing memiliki dimensi dan indikator terukur.
Pendekatan ini memastikan bahwa daya saing tidak dilihat secara parsial, melainkan sebagai sistem yang saling terkait.
BRIN menggunakan 12 pilar sebagai skala ukur. Yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kapabilitas inovasi.
Dalam pilar institusi terdapat sejumlah indikator untuk menguji kekuatan sebuah daerah untuk memfasilitasi ekonomi di daerahnya. Di antaranya adalah tingkat pembunuhan, transparansi anggaran, hingga kebebasan pers.
Lalu pilar infrastruktur akan menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah.
Kemudian pilar adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengukur tingkat pemanfaatan dan penerapan TIK di suatu daerah.
Selanjutnya pilar stabilitas ekonomi makro mengukur kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan perekonomian serta menghadapi berbagai guncangan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun global.
Adapun pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup seseorang dalam kondisi kesehatan optimal.
Sementara itu, pilar keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan di suatu wilayah.
Selanjutnya pilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil.
Kemudian pilar tenaga kerja mencerminkan efisiensi, keadilan, dan inklusivitas bagi seluruh pekerja.
Lalu ada pilar sistem keuangan yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan sumber-sumber pembiayaan, memfasilitasi kelancaran arus transaksi melalui mekanisme pembayaran yang efisien.
Sementara itu, pilar ukuran pasar berperan dalam mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan efisiensi skala produksi.
Adapun pilar dinamika bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah.
Terakhir adalah pilar kapabilitas inovasi. Pilar ini menggambarkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. (*)
