Komisi B DPRD Makassar Gelar RDP dengan Dirut Perusda Baru, Dewan Minta Segera Lakukan Evaluasi

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 29 April 2025 - 15:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hierarkinews, MAKASSAR – Komisi B DPRD Kota Makassar gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama para dirut perusahaan daerah (perusda) yang baru. Pertemuan tersebut sekaligus sebagai ajang silaturahmi Komisi B sebagai mitra di perusda.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi B, Ismail mengatakan bahwa RDP menjadi ajang silaturahmi Komisi B sebagai mitra di perusda dalam membahas langkah konkret dirut baru perusda ke depan.

“Ini kita silaturahmi bersama para dirut baru, kita bahas apa-apa yang perlu dijadikan acuan ke depannya untuk perusda langkah seperti apa yang perlu dilakukan,” ungkap Ismail, Selasa (29/4/2025).

Ia juga menuturkan bahwa, pertemuan bersama dirut perusda ini untuk melihat gambaran langkah para dirut dalam membawa perusda ke depannya.

Ismail mengaku, Komisi B sebagai mitra akan terus mengawal perusda dalam menjalankan tugas dan mendukung apa yang menjadi program kerjanya selagi hal tersebut positif bagi Kota Makassar, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Komisi sebagai fungsi pengawasan akan selalu membersamai para mitra perusda dan mendukung program kerjanya terutama yang berdampak baik bagi PAD Makassar,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan agar semua permasalahan yang menghantui di lingkup perusda dapat segera teratasi, baik itu dari segi SDM dan struktur internal perusda itu sendiri.

Baca Juga :  DPRD Makassar Dukung QRIS, Ingatkan Pemkot soal Kesiapan Lapangan

“Kita lihat tadi bahwasannya dirut semua berkomitmen juga dengan kita jadi hari ini saya perintahkan evaluasi semua SDM yang ada di semua perusda,” katanya.

“Kayak di PD Pasar itu di sekitaran 650 dan di sekitar bulan Desember itu kita suruh pengurangan reposisi, dan sudah berkurang 100 tapi saya minta data tadi masih ada sekitar 500 lebih menurut saya kurangi aja 200, kalau ini terjadi mungkin perusahaan akan berjalan normal,” lanjutnya.

Menurutnya, pengurangan SDM ini menjadi krusial dalam menentukan peningkatan PAD di Kota Makassar. Terlebih para perusda perlu mengevaluasi pegawai yang memang sudah hilang masa kontrak maupun yang tidak berkompoten.

“Dan kalau ini tidak diatensikan soal pengurangan bagaimana perusahaan ini bisa menyebabkan PAD di pemerintah kota Coba kita lihat dari tahun ke tahun ini kan begini terus,” bebernya.

Lebih lanjut, Ismail menuturkan bahwa dirinya dengan Komisi B akan merekomendasikan para dirut perusda yang baru ini menjadi defininitif ketika target dan kinerja dirut sesuai yang diharapkan dalam menaikkan PAD di tiga bulan ke depan.

Baca Juga :  Legislator Makassar Tri Sulkarnain Sosialisasikan Perda Kepemudaan di Biringkanaya dan Tamalanrea

“Kalau kerja para dirut ini sesuai harapan kami juga di komisi B bisa menaikkan PAD di Kota Makassar saya selaku ketua komisi B merekomendasikan untuk tetap para dirut ini untuk lanjut ke definitif dan komisi B juga akan memberikan rekomendasi kepada walikota supaya dirut baru yang ditunjuk ini bisa didefinitifkan,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B, William juga mengatakan bahwa perlu adanya komitmen kuat dari para dirut dalam mengatasi permasalahan yang tiap tahun mengakar di tubuh perusda.

“Saya harap daripada dirut ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari para perusda ini dapat berjalan dan bukan hanya sekedar wacana sehingga permasalahan yang tiap tahunnya ini bisa teratasi,” terangnya.

Iya juga menyoroti terkait pembentukan satgas di perusda agar dapat dimaksimalkan sebaik mungkin, dan jangan sampai menjadi program angin lalu di perusda.

“Satgas perusda ini dapat lebih dimaksimalkan. Jangan sampai karena tidak adanya lagi pengamanan dari satuan pengamanan seperti polisi ini kembali menjadi hancur dan tidak berjalan baik,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA
DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar
Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026
Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif
TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius
Gerak Cepat DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun
DPRD Makassar Dukung Langkah Cepat Pemkot Bangun Jembatan Makassar ke Takalar
Kado Hari Santri 2025, Pemkot Makassar dan DPRD Rancang Ranperda Fasilitas Pesantren

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 07:59 WIB

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA

Minggu, 30 November 2025 - 18:16 WIB

DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar

Rabu, 26 November 2025 - 19:34 WIB

Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026

Senin, 24 November 2025 - 21:20 WIB

Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif

Selasa, 18 November 2025 - 13:05 WIB

TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius

Berita Terbaru