DPRD Apresiasi Dinsos Makassar Hadirkan Layanan KIS dan DTSEN di Kecamatan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 10 Juli 2025 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hierarkinews, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial resmi meluncurkan layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Kini, dua layanan utama, pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pengecekan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa diakses langsung di kantor kecamatan.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari reformasi pelayanan publik untuk mempercepat akses dan mendekatkan layanan dasar kepada warga.

“Ini bagian dari reformasi pelayanan publik. Warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor dinas hanya untuk urusan dasar seperti KIS dan validasi data bantuan. Lebih cepat, lebih hemat, dan lebih ramah,” ujar Andi Bukti, Kamis (10/7/2025).

Baca Juga :  Fasruddin Soroti Izin dan Retribusi Parkir Cafe-THM di Makassar

Ia menambahkan, pelaksanaan program ini akan terus dievaluasi secara berkala agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Langkah inovatif ini mendapat apresiasi dari Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham. Menurutnya, desentralisasi pelayanan publik seperti ini merupakan usulan lama DPRD dan sudah seharusnya dilakukan sejak dulu.

“Sebetulnya ini bukan hal baru. Banyak kabupaten/kota lain sudah lebih dulu menerapkannya. Justru Makassar agak tertinggal,” ujar Ari.

Ia mencontohkan masih adanya warga yang harus ke kantor pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) hanya untuk mengurus dokumen, padahal domisili mereka jauh dari pusat kota.

Baca Juga :  Komisi A DPRD Makassar Terima Audiensi APIH, Bahas Soal Regulasi Perizinan THM

“Bayangkan warga dari Tamalanrea harus ke kantor Capil hanya untuk urus dokumen. Ini tidak efisien dan menyulitkan,” tambahnya.

Meski mengakui Makassar agak terlambat, Ari tetap memberikan dukungan penuh terhadap terobosan Dinas Sosial. Ia berharap langkah serupa bisa segera diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Kita tidak perlu malu mencontoh jika itu baik. Tapi ke depan, Makassar sebagai barometer Sulsel harusnya jadi panutan, bukan pengekor,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan baru yang kini tersedia di tingkat kecamatan.

“Layanan ini untuk rakyat. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita dorong terus agar Makassar menjadi kota yang benar-benar melayani,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA
DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar
Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026
Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif
TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius
Gerak Cepat DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun
DPRD Makassar Dukung Langkah Cepat Pemkot Bangun Jembatan Makassar ke Takalar
Kado Hari Santri 2025, Pemkot Makassar dan DPRD Rancang Ranperda Fasilitas Pesantren

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 07:59 WIB

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA

Minggu, 30 November 2025 - 18:16 WIB

DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar

Rabu, 26 November 2025 - 19:34 WIB

Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026

Senin, 24 November 2025 - 21:20 WIB

Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif

Selasa, 18 November 2025 - 13:05 WIB

TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius

Berita Terbaru