Hierarkinews, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan optimisme terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. Ia meyakini, stabilnya struktur pemerintahan pasca transisi politik 2024 akan menjadi pendorong utama akselerasi kinerja OPD, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
“Target PAD 2025 harus lebih tinggi. Apalagi dengan rotasi dan pengisian jabatan kosong yang dilakukan Wali Kota Munafri Arifuddin, saya yakin kinerja akan jauh lebih dahsyat,” ujar Supratman di Makassar.
Politisi Partai NasDem ini menilai tahun 2024 sebagai masa transisi yang cukup berat bagi banyak organisasi perangkat daerah (OPD). Banyaknya jabatan strategis yang diisi oleh pejabat sementara atau belum definitif menyebabkan stagnasi dalam pengelolaan PAD.
“OPD penghasil PAD seperti dinas pajak tidak bisa maksimal tahun ini. Maka 2025 harus dimulai dengan mesin baru dan semangat baru,” tegasnya.
Pemkot Makassar sendiri mencatat realisasi PAD 2024 sebesar Rp1,9 triliun, atau sekitar 90% dari target Rp2,1 triliun. Meski tak mencapai target, DPRD tetap mengapresiasi capaian tersebut di tengah keterbatasan struktural pemerintahan.
Ke depan, DPRD mendorong agar Pemkot tidak hanya fokus pada capaian nominal, tetapi juga memperkuat efektivitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses pemungutan PAD. Formasi baru di tingkat pimpinan OPD diharapkan bisa mempercepat penerapan pola kerja yang lebih progresif.
“Tidak ada waktu untuk adaptasi lama-lama. Pejabat baru harus langsung tancap gas dengan program konkret,” tegas Supratman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pelaporan PAD, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mencegah kebocoran anggaran.
“Digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk akuntabilitas. Transparansi harus jadi standar,” tambahnya.
Dalam waktu bersamaan, DPRD juga mendorong efisiensi belanja daerah agar postur APBD lebih sehat. Menurut Supratman, peningkatan pendapatan tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi pengelolaan belanja yang tepat sasaran.
“Jangan sampai pendapatan naik, tapi belanja tetap boros. Harus ada pembangunan yang benar-benar terasa oleh masyarakat,” katanya.
DPRD juga menggarisbawahi perlunya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mengoptimalkan potensi PAD dari sektor-sektor strategis di daerah. (*)
