DPRD Makassar Desak Perusda Genjot Kinerja di Triwulan Kedua 2025

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 10 April 2025 - 17:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hierarkinews, MAKASSAR – Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan Pertama Tahun 2025 bersama jajaran Direksi Perusahaan Daerah (Perusda), Kamis (10/4/2025), di ruang Komisi B DPRD Makassar.

Rapat tersebut menjadi ajang evaluasi terhadap capaian kinerja Perusda selama tiga bulan pertama tahun ini, sekaligus penegasan pentingnya optimalisasi kinerja menjelang Triwulan Kedua.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa Monev adalah kewajiban rutin yang harus dilaksanakan setiap awal triwulan. Ia menyoroti rendahnya pencapaian pada triwulan pertama dan meminta seluruh direksi Perusda untuk bekerja lebih maksimal.

“Kalau tidak capai target, ya harus dikejar. Harus betul-betul kerja optimal agar ketertinggalan bisa diselesaikan, apalagi kita sudah masuk Triwulan Kedua,” tegas Ismail, politisi Partai Golkar.

Baca Juga :  Pemkot Makassar Tambah Kouta Iuran Sampah Gratis

Ia menyebut sejumlah kendala yang memengaruhi kinerja, di antaranya pengeluaran tambahan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan kebutuhan pokok yang tidak terjadi di periode yang sama tahun lalu. Selain itu, belum maksimalnya kinerja pejabat di lapangan juga menjadi perhatian.

Dalam kesempatan itu, Ismail juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pelayanan publik, terutama pada sektor parkir. Ia mendukung langkah Wali Kota Makassar yang menginstruksikan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengurangi transaksi tunai dan mendorong penerapan sistem pembayaran barcode di sektor parkir.

Baca Juga :  DPRD Makassar Dalami Dugaan Diskriminasi Karyawan oleh Toko Ritel

“Komisi B hanya memberikan satu rekomendasi utama tahun ini, yaitu sistem parkir nontunai. Ini langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sistem yang lebih transparan dan terukur,” ujarnya.

Ismail menambahkan bahwa pencapaian target harus menjadi indikator utama dalam menilai kinerja direksi. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk toleransi jika kinerja tidak sesuai harapan.

“Kalau kinerjanya baik, tentu dipertahankan. Tapi kalau tidak, harus dievaluasi. Tidak ada istilah orang dekat di sini,” tegasnya lagi.

Ia berharap rapat evaluasi ini menjadi momentum bagi Perusda untuk memperbaiki kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar.

Berita Terkait

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA
DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar
Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026
Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif
TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius
Gerak Cepat DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS 2026, APBD Diproyeksi Rp5,1 Triliun
DPRD Makassar Dukung Langkah Cepat Pemkot Bangun Jembatan Makassar ke Takalar
Kado Hari Santri 2025, Pemkot Makassar dan DPRD Rancang Ranperda Fasilitas Pesantren

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 07:59 WIB

Seluruh Fraksi DPRD Makassar, Sepakat APBD 2026, Dukung Program MULIA

Minggu, 30 November 2025 - 18:16 WIB

DPRD-Pemkot Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih, Mantapkan Pembangunan Kota Makassar

Rabu, 26 November 2025 - 19:34 WIB

Pemkot Makassar Tegaskan Sikap atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD 2026

Senin, 24 November 2025 - 21:20 WIB

Aspirasi Masyarakat Dikawal DPRD, Pemkot Siap Wujudkan Kebijakan yang Lebih Responsif

Selasa, 18 November 2025 - 13:05 WIB

TPI Paotere Terbengkalai, Fraksi Demokrat & Pemkot Turun Tangan Serius

Berita Terbaru