Hierarkinews, MAKASSAR — Kesejahteraan tenaga honorer atau non-ASN di lingkup Pemkot Makassar kembali mendapat sorotan.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, menekankan pentingnya perhatian lebih dari Pemerintah Kota Makassar terhadap nasib ribuan tenaga non-ASN yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski sebanyak 2.000 tenaga non-ASN telah berhasil lulus seleksi PPPK dan kini menjadi tanggungan pemerintah pusat, Ruslan menilai Pemkot Makassar memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membiayai mereka.
Sisa anggaran tersebut, menurutnya, dapat dialokasikan untuk meningkatkan honor tenaga honorer lainnya.
“Dengan lulusnya tenaga non-ASN menjadi PPPK, anggaran yang tadinya digunakan untuk mereka seharusnya bisa dialihkan. Kami berharap sisa anggaran ini diprioritaskan untuk menambah gaji tenaga non-ASN lain yang belum terangkat, termasuk Laskar Pelangi,” ujar Ruslan, Selasa (28/1/2025).
Ruslan juga menyebut bahwa saat ini gaji Laskar Pelangi, salah satu kelompok tenaga non-ASN, masih berada di angka Rp1,3 juta per bulan.
Ia mendorong agar honor mereka dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta. Langkah ini, menurutnya, jauh lebih bermanfaat daripada membuka rekrutmen baru tenaga honorer.
“Daripada merekrut tenaga honorer baru, lebih baik fokus pada kesejahteraan yang sudah ada. Mereka sudah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan publik, dan sudah selayaknya mereka mendapatkan apresiasi lebih,” tambahnya.
Ruslan berharap, di bawah kepemimpinan pasangan Appi-Aliyah, perhatian terhadap tenaga non-ASN dapat menjadi prioritas utama. (*)
