Hierarkinews, MAKASSAR – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, mendesak 15 kecamatan untuk segera merealisasikan program-program yang telah dirancang, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, di triwulan kedua tahun ini.
Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran kecamatan pada triwulan pertama yang baru menyentuh angka 15 persen. Menurutnya, hal ini harus segera ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kita tetap fokus pada pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Masih ada sejumlah kantor lurah yang belum mendapatkan anggaran pembangunan karena belum dianggarkan dalam APBD 2025,” ujar Sulkarnain, Jumat (11/4/2025).
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) menunjukkan bahwa pembangunan beberapa kantor lurah terhambat karena ketidakjelasan status lahan yang akan digunakan.
“Seharusnya beberapa kantor lurah bisa direhab, tapi karena alas hak tanahnya tidak jelas, maka anggaran tidak bisa dikucurkan,” tambahnya.
Ia berharap proses realisasi anggaran bisa dimaksimalkan mulai April ini, agar pelayanan masyarakat tidak semakin terdampak akibat keterlambatan pencairan dana.
“Kalau anggaran terlambat turun, masyarakat yang paling dirugikan. Kami minta agar pencairan sudah bisa maksimal di triwulan kedua. Laporan dari kecamatan juga menyebutkan dana sebenarnya sudah ada, hanya terkendala aturan dari BPKAD,” jelasnya.
Tri Sulkarnain juga menyoroti dinamika di tingkat RT/RW, khususnya menyangkut penunjukan pejabat sementara (Pjs) yang kini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Kami harap para Pjs RT/RW yang di-SK-kan oleh Wali Kota dapat membangun koordinasi yang baik dengan kelurahan masing-masing,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar tidak ada Pjs RT/RW yang merasa memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan sehingga mengabaikan koordinasi dengan lurah setempat.
“Kalau ada yang seperti itu, tolong dikomunikasikan. Jangan sampai kewibawaan para lurah jadi terganggu,” pungkasnya. (*)
